Indonesia menargetkan perluasan dan efektivitas perlindungan ekosistem laut seluas sekitar 97,5 juta hektare pada tahun 2045 melalui Visi MPA dan OECM. Pengembangan Kawasan Konservasi Laut Skala Besar (Large-Scale Marine Protected Areas/LSMPA) menjadi langkah strategis untuk melindungi konektivitas habitat, jalur migrasi spesies, serta dinamika oseanografi berskala luas, dengan fokus kajian pada Calon LSMPA Barat Sumatera dan Calon LSMPA Laut Banda.
Temuan Utama Kajian
-
Kesiapan Landasan Hukum: Regulasi nasional yang berlaku saat ini (UU Perikanan, UU Kelautan, PP 60/2007, dan Permen KP 31/2020) tidak membatasi luas maksimum kawasan konservasi dan telah memadai untuk memulai pembentukan LSMPA, baik di perairan kepulauan (Laut Banda) maupun Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Barat Sumatera).
-
Tantangan pada Fase Pembentukan: Diperlukan pemeriksaan penyiapan yang lebih sistematis terhadap yurisdiksi, pemanfaatan ruang eksisting, izin, serta mekanisme transisi selama masa pencadangan. Selain itu, prosedur perluasan kawasan pada bentang laut yang luas belum diatur secara rinci.
-
Tantangan pada Fase Pengelolaan: Seluruh sepuluh fungsi pengelolaan LSMPA telah dimungkinkan secara hukum, tetapi memerlukan penguatan pada aspek koordinasi lintas sektor dan pengawasan serta penegakan hukum. Khusus di Barat Sumatera, diperlukan penyesuaian norma terkait pengaturan rumpon menetap.
Rekomendasi Penguatan Regulasi Kajian ini mengusulkan pendekatan penyempurnaan regulasi secara selektif tanpa harus menunda proses pembentukan LSMPA yang sedang berjalan. Rekomendasi dirumuskan ke dalam Enam Paket Penguatan yang mencakup:
-
Penyusunan daftar periksa penyiapan pembentukan dan penetapan kawasan.
-
Kejelasan prosedur perubahan dan perluasan kawasan konservasi.
-
Harmonisasi pengaturan rumpon dan keterhubungan konservasi dengan pengelolaan perikanan (WPPNRI 572 dan 714).
-
Pengembangan protokol penghubung keputusan konservasi dengan sektor pelayaran (termasuk ALKI III), pertahanan, dan energi.
-
Penguatan pemantauan, verifikasi, dan penegakan hukum berbasis risiko di laut lepas.
-
Penerapan pengelolaan adaptif, kemitraan masyarakat (termasuk akomodasi praktik lokal seperti sasi), dan skema pembiayaan fungsi inti secara berkelanjutan.
Pembentukan LSMPA Barat Sumatera dan Laut Banda dapat berjalan beriringan dengan penyempurnaan instrumen regulasi untuk mewujudkan perlindungan laut berskala besar yang memiliki kepastian hukum dan efektif di lapangan.