Konservasi Indonesia
ALOR, NTT, 4 JUNI 2026 – Upaya perlindungan ekosistem laut secara global kini memasuki babak baru yang lebih taktis di tingkat tapak. Di tengah ancaman degradasi lingkungan dan perubahan iklim, wilayah perbatasan perairan antara Indonesia dan Timor-Leste di Bentang Laut Sunda Kecil (Lesser Sunda Seascape) bersiap menjadi laboratorium hidup bagi pengelolaan suaka maritim lintas negara.
Keberadaan satwa migratori dan kesamaan ekonomi masyarakat pesisir mendorong perlunya sebuah acuan baku yang memadukan standardisasi ilmiah dengan kebijakan hukum antardua negara. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas untuk para pemangku kepentingan daerah antar dua negara, bertajuk Regional Exchange (REX) Bentang Laut Sunda Kecil yang dipusatkan di Center of Excellence (CoE), berlokasi di Univeristas Tribuana (Untrib), Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Alor, Nusa Tenggara Timur.
“Melalui kemitraan regional ini, CoE KKP Alor memegang peran vital dalam menerjemahkan amanat internasional Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) yang tertuang di dalam Regional Plan of Action (RPOA) periode 2021 hingga 2030 dan National Plan of Action (NPOA) CTI-CFF Indonesia,” ujar Anita Setianingsih, Ketua Tim Kerja Kerja Sama Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mewakili sekretariat National Coordinating Committee (NCC) CTI-CFF Indonesia.
Jose Monteiro mewakili Sekretariat NCC CTI-CFF Timor Leste menambahkan, penguatan kapasitas di tingkat bentang laut prioritas memerlukan keterlibatan aktif dari para praktisi lokal yang memahami betul karakteristik wilayahnya masing-masing.
“Keberhasilan pengelolaan sumber daya hayati dan laut di masa depan ditentukan oleh seberapa kuat kita membangun kapasitas manusia di tingkat tapak yang berbatasan langsung dengan yurisdiksi negara tetangga,” kata Jose.
Secara kelembagaan, CoE Untrib memiliki fondasi yuridis yang kokoh sebagai pusat pembelajaran konservasi laut di timur Indonesia. Pembentukannya didasari oleh mandat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT melalui Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Daerah Selat Pantar dan Laut Sekitarnya, yang kini resmi berstatus Taman Perairan Kepulauan Alor berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 106 Tahun 2023.
“Keterlibatan pemerintah daerah, penggerak masyarakat (community champions), hingga pelaku usaha lokal di tingkat lapangan menjadi kunci utama agar pengelolaan sumber daya tidak hanya berhenti sebagai dokumen di atas meja, melainkan menjadi tindakan nyata sehari-hari,” kata Elia Maruli, Rektor Universitas Tribuana Kalabahi.
Elia memandang, penguatan institusi seperti pusat ilmiah merupakan langkah krusial untuk mengisi kesenjangan data ilmiah yang selama ini dihadapi oleh para pengelola kawasan.
Standar baku yang dihasilkan dari kolaborasi akademisi dan praktisi ini diharapkan bisa diduplikasi oleh daerah-daerah lain yang sedang mengembangkan kawasan konservasi perairan serupa.
Sementara, menurut Tutus Wijanarko, IKI Somacore Project Lead Konservasi Indonesia menuturkan, dalam konteks perencanaan kawasan, tak ada sekat pembatas bagi efektivitas perlindungan laut. Secara ekologis, spesies laut yang bermigrasi dan arus perairan bebas bergerak melintasi batas-batas administratif suatu negara.
“Pembangunan Jaringan Kawasan Konservasi atau MPA Network antara Indonesia dan Timor-Leste di Bentang Laut Sunda Kecil mendesak untuk diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang merugikan salah satu pihak,” sambungnya.
Ia menambahkan, bahwa transfer pengetahuan global harus mampu diadopsi menjadi standar lokal yang baku di setiap kawasan konservasi. Keselarasan metode pemantauan dan pengelolaan perikanan lintas batas negara menjadi prasyarat mutlak demi tercapainya ketahanan pangan jangka panjang bagi masyarakat pesisir di kedua wilayah.
“Laut dan isinya tidak mengenal paspor atau kedaulatan politik. Melalui model pembelajaran bersama di CoE Alor ini, kita sedang meletakkan batu pertama untuk menyamakan frekuensi sains dan kebijakan, sehingga ekosistem laut di koridor Ombai-Wetar dan sekitarnya bisa dikelola secara adaptif dan setara,” tutur Tutus.
Aldian Maehen, salah seorang tokoh pemuda pesisir asal Desa Telemar, Wetar Barat yang menjadi peserta dalam kegiatan pertukaran regional tersebut, mengungkap rasa optimisnya terhadap jaringan komunikasi lintas batas yang mulai terbangun ini. Menurutnya, pemahaman mengenai regulasi internasional dan teknik pemantauan modern memberikan rasa percaya diri baru bagi komunitas lokal untuk menjaga wilayah perairan mereka dari praktik penangkapan ikan yang merusak.
“Selama ini kami menjaga laut hanya berdasarkan apa yang diwariskan leluhur. Lewat kegiatan bersama saudara-saudara kami dari Timor-Leste di camp ini, kami sadar bahwa tantangan kami sama, dan kami harus bersatu saling berbagi cara terbaik agar laut kami tetap menjadi lumbung hidup anak cucu,” kata Adian.
Melalui rangkaian agenda terpadu yang memadukan kelas teoretis dengan praktik lapangan, Regional Exchange di Alor ini diharapkan mampu membuahkan komitmen konkret antar-pemangku kepentingan di wilayah perbatasan Indonesia-Timor-Leste.
Tentang Konservasi Indonesia
Konservasi Indonesia (KI) merupakan yayasan nasional yang bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Indonesia. KI percaya pentingnya kemitraan multi pihak yang bersifat lintas sektor dan yurisdiksi untuk mendukung pelestarian lingkungan di Indonesia. Bermitra dengan Pemerintah dan para mitra, KI merancang dan menghadirkan solusi inovatif berbasis-alam, serta pendekatan strategi pengelolaan bentang alam dan bentang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menghasilkan dampak positif dalam jangka panjang bagi masyarakat dan alam Indonesia. Untuk mendukung program pelestarian lingkungan di Indonesia: www.konservasi-id.org/kawan-konservasi.
Narahubung Media:
Nuniek, Event and Media Engagement Coordinator | 0812-2123-4667
