Posisi ini bertanggung jawab untuk mendukung implementasi program pengakuan dan pengelolaan Hutan Adat melalui integrasi pendekatan Perhutanan Sosial, pelibatan Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan pemetaan partisipatif berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS). Posisi ini berperan dalam memfasilitasi proses FPIC (Free, Prior, and Informed Consent), pengumpulan dan verifikasi data sosial serta spasial, penyelesaian isu tenurial secara partisipatif, dan koordinasi dengan masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung perlindungan sumber daya alam dan proses legalisasi wilayah adat. Dalam menjalankan tugasnya, posisi ini bekerja secara kolaboratif dengan tim program tim Sahul Papua dan tim internal lainnya untuk memastikan pencapaian target proyek serta kualitas implementasi di lapangan.
Unduh PDF untuk informasi lebih lengkap.
