Bentang Laut Kepala Burung dibangun di atas fondasi yang kuat dari komitmen masyarakat adat dan pemerintah daerah untuk melindungi sumber daya pesisir dan laut mereka. Bentang Laut Kepala Burung dikembangkan secara bertahap, dimulai dengan Deklarasi Tomolol pada tahun 2003, sebuah mandat dari para pemimpin adat kepada pemerintah Raja Ampat untuk menetapkan wilayah adat mereka sebagai KKP. Setelah deklarasi awal, masyarakat lain di Raja Ampat membuat deklarasi serupa serta mencatat daerah-daerah yang seharusnya menjadi zona larangan pengambilan. Dewan Adat Suku Maya sebagai organisasi adat yang menaungi masyarakat adat di Raja Ampat telah mengembangkan beberapa peraturan terkait perlindungan sumber daya pesisir dan laut; baik penanganan pelanggaran, perlindungan species karismatik penting seperti hiu dan manta dan perlindungan mangrove. Pengembangan kawasan-kawasan konservasi perairan di Bentang Laut Kepala Burung berjalan dengan baik, berfungsi dan dikelola secara efektif. Ini dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat adat yang dari generasi ke generasi telah mempraktekan konsep pemanfaatan sumberdaya alamnya secara arif dan bijaksana yang disebut praktek Sasi. Sasi pada dasarnya adalah kegiatan menutup sebuah area pesisir dan laut tertentu dari pengambilan hasil laut untuk memberikan kesempatan pemulihan dan perkembangbiakan biota-biota di dalamnya yang kemudian akan dibuka kembali berdasarkan kesepakatan masyarakat untuk waktu tertentu dan kemudian ditutup kembali. Praktek ini kemudian berkembang seiring input ilmu pengetahuan untuk memberikan kesempatan untuk pemulihan yang maksimal terhadap biomasa beberapa jenis biota ekonomis seperti lola, lobster dan teripang, contohnya dengan mengalokasikan areal no take zone atau Sasi permanen di sekitar Sasi buka tutup tersebut.
Dalam perkembangannya, praktek ini mulai ditinggalkan, terutama oleh masyarakat yang mulai memiliki alternatif sumber ekonomi lain. Salah satu alasannya adalah, nilai ekonomi dari biota Sasi yang kurang menguntungkan karena permainan rantai pasar. Sebagaimana masalah yang sama dengan komoditas dari nelayan atau petani lainnya yang seringkali sangat rendah karena ketidaktahuan maupun akses pasar yang relatif jauh.
Mengingat nilai positif penerapan Sasi, baik bagi ekonomi, keberlanjutan sumberdaya maupun hak masyarakat dalam mengelola pesisir lautnya, kendala dalam revitalisasinya sangat perlu dipelajari. Bagaimana praktek jual beli yang berlaku, kemana di jual, apakah harga komoditas ini bisa perbaiki sehingga lebih menguntungkan nelayan, apa yang diperlukan dan lain sebagainya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab untuk memperbaiki pemasaran dan memotivasi masyarakat untuk menerapkan kembali praktek ini. Demikian juga, eksplorasi mengenai nilai tambah ekonomi lainnya yang dimungkinkan untuk diterapkan.
Konsultansi ini diperlukan untuk mengeksplorasi masalah atau tantangan yang dihadapi masyarakat dalam pemasaran hasil-hasil Sasi, potential solusi untuk meningkatkan benefit ekonomi dari praktek Sasi serta nilai tambah lainnya dari praktek tersebut.
