Tentang Program
Seluas 2.000.109 hektar perairan laut Raja Ampat dilindungi dan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kepulauan Raja Ampat, yang berada di bawah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, serta didukung oleh Satuan Kerja (Satker) Raja Ampat Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat.
Dalam upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya, pemerintah Kabupaten Raja Ampat, bersama dengan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, Konservasi Indonesia, dan mitra pembangunan lainnya, mengembangkan Raja Ampat Mooring System (RAMS). Inisiatif ini bertujuan untuk melindungi ekosistem terumbu karang dengan menyediakan fasilitas tambat labuh kapal wisata yang strategis dan mengembangkan tata kelola yang berkelanjutan.
Intervensi
- Mengembangkan tata kelola fasilitas tambat labuh kapal wisata di kawasan konservasi perairan yang ada di Raja Ampat.
- Membangun sistem user fee untuk biaya perawatan, pemantauan, dan penambahan unit fasilitas labuh tambat kapal wisata di masa yang akan datang.
- Fasilitasi keterlibatan para pihak dalam pengelolaan RAMS termasuk melibatkan masyarakat, mulai dari tahap pra-pemasangan, pemasangan, hingga pengawasan.
- Mengembangkan rencana bisnis RAMS untuk pengembangan dan keberlanjutan fasilitas labuh tambat.
Capaian Saat Ini
Dua unit fasilitas tambat kapal wisata dipasang di Pulau Friwen dan Mioskun, Juni 2024, untuk melindungi terumbu karang.
Pengesahan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya terkait tarif retribusi layanan KKP Kepulauan Raja Ampat.
SK Gubernur Papua Barat Daya No. 100.3.3.1/82/8/2024 tentang pengelolaan fasilitas labuh tambat.
Pengembangan prosedur operasional standar untuk fasilitas labuh tambat kapal wisata.
Menentukan 113 titik potensial untuk penempatan fasilitas tambat..
Peluang
Meningkatkan efektivitas dan kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi perairan di Raja Ampat untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan bagi masyarakat lokal.
Meningkatkan sumber pendapatan bagi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang untuk pengelolaan kawasan.
Kolaborasi pendanaan untuk 160 unit fasiltas labuh tambat untuk memaksimalkan perlindungan terumbu karang dan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.
Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan-kawasan konservasi perairan yang ada di Raja Ampat.
Mitra Kolaborasi
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Kementerian Perhubungan.
- Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Sorong Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
- Global Fund for Coral Reefs.
- Jaringan Kapal Rekreasi.
Wilayah Intervensi
