Yayasan Konservasi Indonesia (KI), mitra utama Conservation International (CI) di Indonesia, membayangkan Indonesia yang sehat dan sejahtera, tempat keanekaragaman hayati dihargai dan dilestarikan. Dengan kantor dan lokasi proyek di seluruh Indonesia, kami mempromosikan pendekatan bentang alam-laut yang berkelanjutan dan menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di seluruh sektor dan yurisdiksi untuk memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan alam di Indonesia.
Alam memainkan peran penting dalam sistem iklim global. Studi mengatakan bahwa alam berkontribusi 30% dalam penyelesaian krisis iklim. Konservasi Indonesia mengadopsi strategi Nature Climate Solution (NCS) dalam pendekatan bentang alam laut yang berkelanjutan. Strategi ini berfokus pada pengamanan dan perlindungan ekosistem kritis, pemulihan wilayah yang terdegradasi, dan peningkatan praktik produksi. Secara paralel, Konservasi Indonesia juga berkontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia melalui dukungan kepada Pemerintah Indonesia dalam pengumpulan data, perumusan kebijakan, dan pemetaan.
Dengan meningkatnya permintaan akan keahlian dan peluang di kedua bidang yang disebutkan di atas, kami mencari Koordinator Kebijakan NCS dan Keanekaragaman Hayati yang akan mendukung pekerjaan kebijakan NCS kami (upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya pada mekanisme penetapan harga karbon), membantu pengembangan proyek NCS jika memungkinkan, melakukan penilaian layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta mengeksplorasi skema pembiayaan keanekaragaman hayati (pembayaran untuk layanan ekosistem, kredit keanekaragaman hayati, obligasi hijau, dll.).
Kami ingin melihat keluaran dalam bentuk rekomendasi kebijakan (rancangan undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman, dll.), keterlibatan strategis dengan aktor negara dan non-negara untuk memastikan penggabungan rekomendasi kebijakan, dan kolaborasi dengan staf lain dalam hal-hal yang terkait dengan NCS dan keanekaragaman hayati. Dalam hal keterlibatan strategis, Koordinator Kebijakan harus memelihara jaringan dan terlibat dengan, antara lain, Kementerian Koordinator Urusan Maritim dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan; dan pemangku kepentingan nonpemerintah, pusat penelitian, dan pelaku lain yang menangani NCS dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Koordinator Kebijakan mungkin akan ditugaskan sementara di kantor pemerintah tertentu untuk memberikan bantuan teknis, bila diperlukan.
Untuk informasi lebih lengkap silakan unduh di sini.
