NATIONAL PROGRAM INITIATIVE
OUR WORK
BLUE HALO S
Pendekatan terpadu dalam konservasi kelautan dan pengelolaan perikanan yang menutup siklus ekologis dan ekonomi antara produksi dan perlindungan kelautan. Saat sumber daya laut kita (blue/biru) terlindungi dan dikelola dengan baik, manfaat lingkungannya (halo/lingkaran cahaya) akan memengaruhi penghidupan, keadilan, dan ketahanan pangan. Sejalan dengan itu, kegiatan ekonomi kelautan yang dikelola berlanjutan akan membantu mendanai kegiatan konservasi.
BLUE HALO S TERINSPIRASI DARI HUBUNGAN EKOLOGIS, KETERHUBUNGAN, DAN TUMPAHAN MANFAAT ANTARA KKL DENGAN KELAUTAN PERIKANAN
MENGAPA BLUE HALO S?
Ekosistem laut Indonesia memiliki nilai ekologi dan ekonomi yang penting untuk Indonesia dan dunia.
Namun, ekosistem laut Indonesia sedang terancam.
Dampak perubahan iklim tak hanya memperparah hilangnya habitat laut dan berkurangnya produksi perikanan akibat peningkatan temperatur, peningkatan keasaman air laut, dan pola cuaca yang lebih parah. Tanpa perlindungan efektif terhadap habitat tersebut dan peningkatan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, penghidupan dan ketahanan pangan jutaan orang akan terdampak.
Tanpa perlindungan efektif terhadap habitat tersebut dan peningkatan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, penghidupan dan ketahanan pangan jutaan orang akan terdampak.
Pemerintah Indonesia berkomitmen melindungi ekosistem laut dan keanekaragaman hayati yang menjadi fondasi penghidupan dan ketahanan pangan masyarakat pesisir.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko-Marves) sedang merumuskan strategi ekonomi biru nasional yang menyeimbangkan antara konservasi laut yang efektif dengan pengembangan berkelanjutan sumber daya laut Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkomitmen memperluas Kawasan Konservasi Laut (KKL) hingga 32,5 juta hektar atau 10% dari teritori perairan Indonesia pada 2030 dan hingga 30% pada 2045. Hingga saat ini, lebih dari 28 juta hektar tergolong sebagai kawasan konservasi laut. KKP juga berencana mereformasi pengelolaan perikanan Indonesia dengan menerapkan sistem pengelolaan perikanan berbasis kuota.
CARA BLUE HALO S MENDUKUNG VISI PEMERINTAH INDONESIA
Ilmu sains yang kokoh, lanskap kebijakan, dan pembiayaan berkelanjutan mendasari pendekatan perlindungan-produksi Indonesia.
Penyeimbangan efektif antara perlindungan ekosistem laut yang penting dengan pengembangan sumber daya laut secara berkelanjutan dan inklusif akan memerlukan kebijakan kelautan yang berbasis sains dan kokoh, investasi sektor maritim yang berkelanjutan, dan pendanaan memadai untuk konservasi dan pengelolaan kelautan. Saat ini, alokasi anggaran nasional mencakup 4% dari total pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan dan penegakan efektif KKL. Sama halnya dengan pengelolaan perikanan, yang juga kekurangan sumber daya.
Konservasi Indonesia bekerja sama dengan Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund/GCF) untuk percontohan Blue Halo S, dan menjajaki pendekatan pembiayaan berkelanjutan yang inovatif dan memaksimalkan manfaat iklim, keanekaragaman hayati, ekonomi, dan penghidupan dari ekonomi laut Indonesia. Fase awal dari inisiatif percontohan ini akan melibatkan pembentukan dan penerapan Mekanisme Adaptasi Ekosistem Biru (Blue Ecosystem Adaptation Mechanism /BEAM), mekanisme pendanaan hibah yang berupaya memobilisasi pendanaan jangka panjang untuk konservasi laut dan jalur pendanaan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. Investasi BEAM bertujuan mendukung perlindungan dan rehabilitasi ekosistem karbon biru, mendorong KKL yang peka terhadap iklim, serta mendukung perikanan, akuakultur, dan penghidupan ekonomi biru lainnya yang berkelanjutan, berketahanan tinggi, dan adaptif terhadap iklim, dengan fokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.
Lokasi Blue Halo S
Percontohan awal Blue Halo S akan berpusat di Wilayah Pengelolaan Perikanan 572 (bagian barat Sumatra; Samudra Hindia) dengan rencana untuk replikasi dan penskalaan ke seluruh kepulauan Indonesia dan seterusnya.
Bagaimana Blue Halo S Dirancang dan Diterapkan?
Blue Halo S memiliki tiga pilar implementasi yang mendorong pengelolaan 100% laut Indonesia secara berkelanjutan:
Pilar sains yang menopang pembangunan kapasitas ilmuwan nasional dan lokal dalam membantu terwujudnya konservasi laut yang efektif serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan
Pilar kebijakan dan kapasitas kelembagaan mendukung Pemerintah Indonesia dalam harmonisasi kebijakan dan regulasi tentang konservasi kelautan, perikanan, dan pembangunan maritim lainnya, agar pengelolaan laut terpadu dapat terwujud sekaligus meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk pembiayaan dan investasi kelautan yang berkelanjutan.
Di bawah Kepemimpinan dan bimbingan Pemerintah Indonesia, pilar pembiayaan berkelanjutan menggabungkan keahlian di tingkat lokal, regional, dan internasional untuk merancang, menyusun struktur, dan menerapkan instrumen serta pendekatan pembiayaan campuran yang memungkinkan investasi pada infrastruktur kelautan yang berketahanan tinggi terhadap perubahan iklim serta pertumbuhan perekonomian biru yang berkelanjutan dan inklusif.
Ketiga pilar tersebut dipantau dan dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko-Marves). Seiring upaya kerangka kerja Blue Halo S dalam mengumpulkan investasi berkelanjutan ke area tersebut, mitra dan jaringan sektor swasta seperti pembeli makanan laut dan penyedia teknologi, lembaga lainnya termasuk LSM, dan akademisi turut diundang.
To develop this project, we’re working closely with partners:
Gallery
