Konservasi Indonesia
Bencana di Batang Toru menjadi sinyal peringatan dini bahwa perubahan lansekap pascabencana menuntut respons kebijakan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan berbasis data.
Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, 22 Desember 2025 — Bencana banjir bandang dan topan Senyar yang melanda kawasan Tapanuli tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga memunculkan risiko baru bagi keanekaragaman hayati Sumatra dan keselamatan masyarakat yang bergantung pada Ekosistem Batang Toru. Perubahan lansekap pascabencana ini menjadi penanda penting bahwa Batang Toru membutuhkan respons kebijakan yang cepat, adaptif, dan berbasis data.
Konservasi Indonesia (KI) menilai bahwa tekanan terhadap ekosistem akan meningkat apabila upaya pemulihan dilakukan secara parsial. Karena itu, kajian ilmiah, evaluasi perizinan, penataan ruang yang responsif terhadap kondisi ekologis, serta upaya restorasi perlu dijalankan sebagai satu rangkaian kebijakan yang saling terhubung.
Senior Vice President and Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, menegaskan bahwa peristiwa di Batang Toru menunjukkan keterkaitan erat antara perlindungan lingkungan dan keselamatan manusia. “Peristiwa bencana di Batang Toru mengingatkan kita bahwa kerja konservasi tidak bisa dipisahkan dari upaya keberlanjutan salah satunya untuk keselamatan manusia. Perlindungan ekosistem, penataan ruang yang adaptif, pencegahan dan pengelolaan risiko bencana harus berjalan bersama agar pembangunan benar-benar berkelanjutan,” kata Meizani.
Perubahan lansekap pascabencana di Batang Toru juga menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dalam perencanaan ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Tanpa pemahaman yang akurat terhadap perubahan fisik kawasan, risiko ekologis dan sosial berpotensi terus berulang, meskipun upaya pemulihan telah dilakukan.
KI melihat bahwa, perubahan fisik kawasan dapat memunculkan risiko baru bagi ekosistem Batang Toru, antara lain meningkatnya fragmentasi habitat akibat longsor dan terbukanya lahan, perubahan alur sungai serta kawasan sempadan yang mengganggu fungsi ekologis, hingga meluasnya aktivitas manusia ke area-area yang semakin rentan pascabencana. Kondisi ini juga berisiko mengubah ruang jelajah satwa dan meningkatkan potensi konflik antara manusia dan satwa liar di sekitar kawasan ekosistem.
Menanggapi kondisi tersebut, Meizani menekankan pentingnya menjadikan perubahan lansekap pascabencana sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan ke depan. “Perubahan lansekap pascabencana memberi konteks baru bagi pengambilan kebijakan dan penyusunan program perlindungan dan pengelolaan lansekap. Pemerintah memiliki peluang penting untuk memastikan rencana tata ruang dan perlindungan ekosistem benar-benar mencerminkan kondisi lapangan terkini, sehingga risiko ekologis dan sosial dapat ditekan sejak awal,” ujarnya.
Dedy Iskandar, Sumatra Policy Manager Konservasi Indonesia, mengatakan bahwa pascabencana berbagai pertanyaan publik muncul secara wajar, termasuk terkait temuan kayu-kayu di sejumlah desa terdampak. Menurutnya, isu tersebut perlu dijawab melalui pendekatan berbasis bukti. “Isu yang berkembang di masyarakat tidak bisa dijawab dengan asumsi. Diperlukan analisis yang komprehensif agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam mengambil langkah perbaikan,” kata Dedy.
Ia menekankan bahwa kajian spasial pascabencana menjadi fondasi penting untuk memahami perubahan tutupan hutan dan lahan secara objektif. Namun, perubahan lansekap di Batang Toru tidak dapat dijelaskan hanya melalui peta. “Diperlukan kajian yang lebih menyeluruh terhadap aktivitas pemanfaatan ruang agar penataan ruang ke depan benar-benar menyesuaikan dengan kondisi ekologis terbaru,” ujarnya.
Dalam konteks pemulihan tersebut, Dedy menilai Kelompok Kerja Ekosistem Batang Toru (POKJA EBT) memiliki peran strategis untuk bergerak lebih cepat dan terkoordinasi. Menurutnya, dinamika pascabencana menuntut kerja lintas sektor yang tidak berjalan sendiri-sendiri.
“POKJA menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah. Situasi pascabencana menunjukkan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Terpadu Ekosistem Batang Toru perlu segera didorong sebagai rujukan bersama, agar berbagai upaya pemulihan, penataan ruang, dan perlindungan kawasan bergerak dalam satu arah,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa percepatan kerja POKJA perlu diiringi dengan kejelasan mekanisme pembiayaan berkelanjutan dan strategi komunikasi yang efektif, agar kebijakan yang disusun dapat dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. “Perubahan lansekap pascabencana menuntut POKJA EBT bergerak cepat dan terkoordinasi, agar perlindungan ekosistem, penataan ruang, dan keselamatan masyarakat berjalan searah,” sebut Dedy
Sejalan dengan itu, KI memandang bahwa perubahan fisik kawasan pascabencana membuat sejumlah penghitungan dalam rencana tata ruang perlu ditinjau kembali. Penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi penting agar pengelolaan ruang tidak lagi bertumpu pada kondisi sebelum bencana, melainkan pada realitas lansekap terbaru beserta risiko ekologis dan kebencanaan yang menyertainya.
Program Manager Batang Toru Konservasi Indonesia, Doni Latuparisa, menambahkan bahwa keberhasilan pengelolaan ekosistem Batang Toru juga sangat bergantung pada kondisi kawasan di sekitarnya, khususnya desa-desa pinggiran yang bersentuhan langsung dengan kawasan ekosistem.
“Pengelolaan ekosistem Batang Toru tidak bisa dilepaskan dari kondisi desa-desa di sekitarnya. Ketika wilayah pinggiran mengalami kerusakan dan tidak tertangani dengan baik, upaya pelestarian di tingkat ekosistem juga akan berjalan lebih lambat karena tekanan terhadap kawasan inti terus meningkat,” kata Doni.
Ia menegaskan bahwa proses penataan ruang pascabencana akan lebih kuat jika melibatkan lintas sektor, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengingat keterkaitannya dengan pengelolaan daerah aliran sungai, infrastruktur, dan mitigasi risiko bencana.
“Penataan ruang membutuhkan basis data yang lengkap dan diperbarui. Ketika data ekologis, hidrologis, kebencanaan, dan sosial dikumpulkan dan dibaca bersama, pemerintah akan memiliki pijakan yang lebih kuat untuk menyusun rencana tata ruang yang mumpuni,” jelas Doni.
Ia juga menegaskan bahwa secara ekologis, ekosistem Batang Toru membutuhkan luasan yang utuh agar fungsinya tetap berjalan optimal. Luas sekitar 240.000 hektare dipandang sebagai batas minimum yang perlu dipertahankan. “Dalam konteks ekosistem, yang dijaga bukan hanya batas administrasi. Keutuhan kawasan menjadi syarat utama agar fungsi ekologis Batang Toru tetap berjalan,” ujarnya.
Doni juga menambahkan bahwa hasil analisis KI, pada periode lima tahun terakhir telah terjadi pembukaan lahan pada sekurangnya 10.000 hektar di ekosistem Batang Toru. Lebih dari 73% pembukaan tutupan ini terjadi pada wilayah hulu yaitu pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Karenanya, sambung Doni, dengan keberadaan sejumlah desa di Batang Toru yang berlokasi di dalam dan di luar ekosistem, dibutuhkan penataan ruang yang lebih adaptif agar perlindungan kawasan dan aktivitas masyarakat dapat dikelola secara terpadu.
Lebih dari itu, KI menilai, perubahan lansekap pascabencana perlu direspons sebagai proses bersama. Pendekatan kolaboratif, adaptif, dan berbasis data dipandang sebagai kunci untuk menjaga Batang Toru sebagai salah satu benteng terakhir keanekaragaman hayati Sumatra, sekaligus ruang hidup yang lebih aman bagi masyarakat di sekitarnya.
Tentang Konservasi Indonesia
Konservasi Indonesia (KI) merupakan yayasan nasional yang bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Indonesia. KI percaya pentingnya kemitraan multi pihak yang bersifat lintas sektor dan yurisdiksi untuk mendukung pelestarian lingkungan di Indonesia. Bermitra dengan Pemerintah dan para mitra, KI merancang dan menghadirkan solusi inovatif berbasis-alam, serta pendekatan strategi pengelolaan bentang alam dan bentang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menghasilkan dampak positif dalam jangka panjang bagi masyarakat dan alam Indonesia. Informasi lebih lanjut: www.konservasi-id.org
Narahubung media: Event and Media Engagement Manager Konservasi Indonesia | Megiza | mmegiza@konservasi-id.org
