Kadin Siap Dukung Konservasi Indonesia Kembangkan Ekonomi Biru
JAKARTA, 6 SEPTEMBER 2024 – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bersama Konservasi Indonesia (KI) mengumumkan kesiapannya untuk mendukung target ekonomi biru pemerintah, khususnya dalam inisiatif program Blue Halo S, upaya perlindungan dan produksi berkelanjutan kekayaan laut yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572, di perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda. Dukungan tersebut dituangkan dalam Letter of Intent (LoI) yang diumumkan bersama dan disaksikan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Firman Hidayat dalam Indonesia Sustainability Forum, hari ini.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi KADIN, Yukki Nugrahawan mengatakan KADIN terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Selama ini, imbuh Yukki, KADIN bekerja sama erat dengan pemerintah untuk mengadvokasi kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki lingkungan bisnis, dan mendukung pengembangan sektor swasta.
“Kami mengusulkan peluncuran intervensi baru yang berfokus pada praktik akuakultur berkelanjutan dan peningkatan perlindungan keanekaragaman hayati laut di WPP 572, untuk mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan. Karenanya, KADIN Indonesia berkolaborasi untuk pendanaan dan bantuan teknis dari Program Blue Halo S kepada daerah bisnis yang dapat memungkinkan kami untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi budi daya perikanan yang canggih, meningkatkan infrastruktur, serta melaksanakan program pelatihan komprehensif untuk bisnis lokal,” tutur Yukki.
Dia menambahkan proyek-proyek yang diusulkan KADIN tidak hanya akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, tetapi juga akan menjadi tolak ukur dalam ruang ekonomi biru, meningkatkan jumlah pelaku usaha yang menerapkan ekonomi biru, dan meningkatkan kualitas dan pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat lokal mengenai ekonomi biru.
“LoI ini sebagai komitmen kuat Kadin Indonesia untuk secara aktif mendukung program Blue Halo S, sebuah inisiatif yang selaras dengan visi kami yang lebih luas mengenai pembangunan berkelanjutan. Kami secara proaktif telah mengajukan 20 proposal bisnis komprehensif dari anggota kami yang berlokasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572, yang menunjukkan potensi inovatif di wilayah tersebut,” ujar Yukki.
Senior Vice President & Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany mengungkapkan, LoI antara KI dengan KADIN Indonesia ini menjadi langkah penting dan wujud komitmen pemerintah, dan sektor swasta, dalam menyatukan solusi untuk mengintegrasikan kawasan lindung laut berkualitas tinggi, dan langkah-langkah konservasi berbasis tempat yang efektif dengan produksi berkelanjutan dalam ekonomi biru.
“Pendekatan perlindungan-produksi terintegrasi (PnP) ini memastikan manfaat ekonomi dari produksi berkelanjutan yang dapat diinvestasikan kembali ke dalam perlindungan lingkungan, sehingga menciptakan siklus yang mandiri. Inisiatif Blue Halo S yang juga didukung oleh Green Climate Fund (GCF) akan membantu kebijakan pemerintah dalam ekonomi biru, termasuk di antaranya Visi Kawasan Konservasi Perairan 30x45, perikanan berbasis kuota, marikultur berkelanjutan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga pengelolaan limbah plastik,” kata Meizani.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Firman Hidayat, menyatakan apresiasinya atas LoI antara KADIN Indonesia dengan Konservasi Indonesia. Dia menilai, kerja sama antara sektor swasta dengan organisasi atau lembaga konservasi diperlukan dalam mencapai target ekonomi biru pemerintah.
“Ketertarikan KADIN Indonesia untuk berkolaborasi dengan KI dalam program Blue Halo S akan memberikan dampak yang besar untuk pembangunan perekonomian masyarakat pesisir, sekaligus meluaskan kerja sektor swasta. Momen hari ini diharapkan membawa kontribusi yang signifikan untuk program ekonomi biru pemerintah,” tutur Firman.
Program Blue Halo S merupakan sebuah inisiatif yang menyeimbangkan upaya perlindungan dan produksi berkelanjutan (Protection and Production model) kekayaan laut Indonesia serta mendukung Pemerintah Indonesia dalam mentransformasi perekonomian kelautan dan pesisir sebagai respons terhadap dampak perubahan iklim, serta mendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Program Blue Halo S akan dilaksanakan pada tahun 2025 hingga tahun 2031 di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 yang berbatasan dengan enam provinsi di sepanjang pantai barat Sumatera yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, dan Banten.
Tentang Konservasi Indonesia - Konservasi Indonesia (KI) merupakan yayasan nasional yang bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Indonesia. KI percaya pentingnya kemitraan multi pihak yang bersifat lintas sektor dan yurisdiksi untuk mendukung pelestarian lingkungan di Indonesia. Bermitra dengan Pemerintah dan para mitra, KI merancang dan menghadirkan solusi inovatif berbasis-alam, serta pendekatan strategi pengelolaan bentang alam dan bentang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menghasilkan dampak positif dalam jangka panjang bagi masyarakat dan alam Indonesia. Informasi lebih lanjut: www.konservasi-id.org
